Sistem pendidikan nasional harus menjauh dari penekanan pada teori dan lebih fokus pada penyediaan keterampilan praktis bagi siswa, menurut industri dan perdagangan perwakilan.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Suryadi Sasmita, mengatakan bahwa pendidikan tinggi masih terlalu akademis dan tidak membekali lulusan dengan keterampilan yang relevan untuk tempat kerja.
Menurut Suryadi, pendidikan luar negeri memberikan siswa kesempatan untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mereka.
Sebaliknya, instruksi teoritis juara sistem Indonesia.
"Tidak heran sistem tidak cocok dengan kebutuhan industri. Lulusan belum dilengkapi dengan keterampilan untuk mengatasi masalah, "kata Suryadi The Jakarta Post pada hari Selasa.
Suryadi juga mengatakan bahwa sistem pendidikan tinggi adalah terlalu umum dan bahwa ada kurangnya sekolah khusus memberikan pendidikan yang ditargetkan.
"Pendidikan Asing yang lebih spesifik. Setelah seseorang memasuki bidang tertentu, mereka mengatasi semua masalah dari A sampai Z, "kata Suryadi, anggota Tripartit Tenaga Kerja Bagian Nasional, menambahkan bahwa pendidikan khusus seperti adalah alasan orang asing sering lebih disukai daripada bakat lokal.
Suryadi menyatakan keprihatinan atas masalah menghubungkan pendidikan tinggi untuk kebutuhan industri, dan menawarkan satu solusi konkret.
"Pendidikan dan Kementerian Kebudayaan harus mendekati profesional dan meminta mereka tentang kebutuhan mereka," katanya.
Lebih lanjut, kata dia, sektor pendidikan akan terlihat untuk meniru jenis pelatihan yang perusahaan seperti Astra atau Citibank berikan kepada karyawan entry-level.
"Hal ini karena orang-orang yang tersisa untuk perangkat mereka sendiri bahwa mereka tidak tahu bagaimana untuk belajar."
Menurut Suryadi, pejabat pendidikan harus mengunjungi perusahaan di vena sama seperti Gubernur DKI Jakarta Joko tidak aktif "Jokowi" Widodo blusukan (dadakan kunjungan).
Ketika ditanya tentang kemungkinan bahwa lulusan lokal memiliki dalam menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), Suryadi mengatakan bahwa masih ada harapan.
"Orang asing, seperti Jepang, bergantung pada kerja sama tim. Jika mereka diadu satu-satu melawan Indonesia, kita pasti akan menang, "kata Suryadi. Jika, di sisi lain, kedua berkompetisi di tim, Indonesia pasti akan kalah karena kecenderungan untuk tidak berbagi pengetahuan, ia tersirat.
"Indonesia adalah semua tentang ego. Kita harus mengubah itu. Ini adalah apa yang saya pikir Jokowi dimaksudkan dengan revolusi mental, "kata raja baja.
Suryadi mengatakan bahwa ada cacat lain dalam sistem pendidikan; lulusan tidak diajarkan untuk beradaptasi dengan sistem yang berbeda.
Dia merekomendasikan magang wajib dalam setiap bidang studi, untuk memudahkan siswa dalam dunia kerja.
Selain itu, Suryadi mengatakan bahwa magang juga harus sesuai dengan bidang studi, dan bahwa BUMN harus memberikan kesempatan tersebut. "Jika Anda melihat ke sektor swasta, mereka hanya memikirkan efisiensi," ia memperingatkan.
Menurut Suryadi, yang pertama untuk menanggung beban dampak AEC akan menjadi orang-orang dalam posisi manajemen menengah.
Sementara itu, untuk mengantisipasi AEC pada tahun 2015, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah memberikan perhatian khusus pada pendidikan dan sistem pelatihan kejuruan sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia.
"Pendidikan dan pelatihan sistem harus menghubungkan untuk meningkatkan kompetensi kerja sehingga dapat menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja dan mendorong wirausaha baru," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, dalam pidato tertulis di Minggu 1 Juni .
Atas nama menteri, Khairul Anwar, Direktur Jenderal untuk pelatihan dan produktivitas, mengatakan bahwa dua sistem akan mampu mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dengan keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
"The AEC adalah di cakrawala, dan sebagai bangsa dengan potensi terbesar sumber daya manusia dan alam di kawasan ASEAN, ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Khairul, seperti dikutip dalam pers rilis di website kementerian.
Menurut Khairul, salah satu faktor kunci pemerintah perlu alamat adalah untuk memberdayakan semua lembaga pendidikan dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan profesional.
Dirjen mengatakan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Indonesia (SKKNI) bersama-sama dengan semua sektor pemerintah.
Fungsi SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan pendidikan dan program pelatihan dan sertifikasi keterampilan kerja, serta membantu dengan perekrutan karyawan.
sumber:http://www.thejakartapost.com/news/2014/06/11/education-must-prepare-students-employment.html
Tidak ada komentar :
Posting Komentar